Majikan Dimangsa 7 Ekor Anjing 7 September 2011

Tim Buser yang terjun ke tempat kejadian perkara (TKP) kerepotan mengahadapi hewan-hewan karnivora peliharan Apek asal Manado ini. Sejumlah anjing sempat menggonggong dan menyerang para polisi yang datang.

Polisi terpaksa melumpuhkan tiga ekor anjing di antaranya menggunakan timah panas. Setelah itu polisi menjerat empat ekor anjing yang lain. Apek diketahui memiliki sembilan ekor anjing namun yang ditemukan saat itu hanya tujuh ekor. Diduga dua ekor sisanya juga telah dimangsa oleh tujuh  ekor lainnya karena lapar, dimana selama 16 hari terakhir tak diberi makan oleh tuannya.

ZTE MF 190 Modem Yang Memuaskan 7 September 2011

ZTE Corporation mengeluarkan generasi terbaru data card MF 190 (dongle) pada Agustus 2011 ini. Untuk Indonesia, ZTE telah meluncurkan data card MF 190 pada tanggal 09 Agustus 2011 lalu dengan slogan kampanye baru ZTE Androholic.

Garuda Terkapar 2 Gol Tanpa Balas 7 September 2011

Sampai akhir pertandingan 2 X 45 menit, Indonesia harus menyerah di kandang sendiri dengan skor 0-2. Peluang Timnas Indonesia untuk melangkah ke babak selanjutnya diperkirakan akan sangat berat. Memang masih ada sisa empat laga lagi, namun peluang Timnas Indonesia amatlah tipis.

Sementara itu, Timnas Indonesia berada di urutan juru kunci di grup dengan dua kali kalah. Sekali dari Iran dengan 0-3, dan dari Bahrain 0-2. Untuk sementara  ini Bahrain berada di puncak dari sekali seri dan sekali menang.

Sebelumnya, Timnas Bahrain menambah keunggulan menjadi 2-0 pada menit 74 lewat tendangan Ismaeel Abdullatif Ismaeel. Sesaat kemudian wasit menghentikan karena terdengar letusan diduga petasan dari tribun penonton. Delegasi dari AFC bahkan terlihat mengabadikan sumber suara dengan memotretnya.

Diduga suara letusan akibat kekecewaan pendukung Timnas Indonesia karena Bahrain berhasil menambah keunggulan. Di sana sini terdengar bunyi letusan, meski wasit telah menghentikan pertandingan.

Sebelumnya, Timnas Bahrain hingga babak pertama unggul 1-0 dari Timnas Indonesia. Timnas Indonesia yang didukung 70 ribu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno belum berhasil menceploskan si kulit bundar di jala gawang Sayed Mohamed Jaafar Sabt Abbas.

Timnas Bahrain beberapa kali mendapat peluang menceploskan gol ke gawang Markus Haris Maulana. Namun baru pada menit 45 Bahrain berhasil mencetak gol lewat sepakan Sayed Dhiya Saeed Ebrahim. Setelah sebelumnya setidaknya lima kali Markus mampu menggagalkan tembakan dari pemain-pemain Bahrain.

Lini pertahanan Indonesia tampak kewalahan menerima gempuran dan umpan silang dari pemain Bahrain. Beberapa kali serangan Bahrain mengancam jala gawang Markus. Pada babak pertama wasit mengeluarkan satu kartu kuning untuk kapten Bahrain.

Inilah yang menjadi PR untuk Timnas Indonesia, disadari bahwa stamina pemain kita jauh dibawah Bahrain, kurangnya koordinasi antar lini belakang sampai kedepan hingga terpecahnya konsentrasi para pemain Timnas sering menjadi boomerang tatkala Sang Garuda bermin di kandang sendiri. Kita semua berharap bahwa suatu saat Timnas kita bisa tampil meyakinkan disetiap pertandingan tingkat Internasional.

GARUDA!!! KAPAN KAMU BANGKIT?!

Susunan kedua tim

Indonesia : Markus Haris Maulana (penjaga gawang), Benny Wahyudi, M. Roby, Hamka Hamzah, M. Nasuha, M. Ridwan, Firman Utina, Ahmad Bustomi, Bambang Pamungkas, Boas Salossa, dan Christian Gonzales.

Bahrain : Sayed Mohamed Jaafar Sabt Abbas (penjaga gawang), Mohamed Husain Mohamed Hasan, Abdulla Abdulrahman Mohamed Mubarok, Sayed Dhiya Saeed Ebrahim, Hamad Rakea Humood Alaezi, Ismaeel Abdullatif Ismaeel, Faouzi Mubarak Aaish, Abdulla Ismaeel Omar, Rashed Khalil Ebrahim Talha Alhooti, Husain Ali Hasan Ali Muhamed, dan Mohamed Ali Mohamed Tayeb Alalawi.

Kisahku-Kahlil Gibran 4 September 2011

Dengarkan kisahku… .
Dengarkan,
tetapi jangan menaruh belas kasihan padaku:
kerana belas kasihan menyebabkan kelemahan, padahal aku masih tegar dalam penderitaanku..
Jika kita mencintai,
cinta kita bukan dari diri kita, juga bukan untuk diri kita.
Jika kita bergembira,
kegembiraan kita bukan berada dalam diri kita, tapi dalam Hidup itu sendiri.
Jika kita menderita,
kesakitan kita tidak terletak pada luka kita, tapi dalam hati nurani alam.
Jangan kau anggap bahwa cinta itu datang kerana pergaulan yang lama atau rayuan yang terus menerus.
Cinta adalah tunas pesona jiwa,
dan jika tunas ini tak tercipta dalam sesaat,
ia takkan tercipta bertahun-tahun atau bahkan dari generasi ke generasi.
Wanita yang menghiasi tingkah lakunya dengan keindahan jiwa dan raga adalah sebuah kebenaran,
yang terbuka namun rahsia;
ia hanya dapat difahami melalui cinta,
hanya dapat disentuh dengan kebaikan;
dan ketika kita mencoba untuk menggambarkannya ia menghilang bagai segumpal uap.

~ Khalil Gibran~

Cara Mempercepat Koneksi Internet 4 September 2011

Penggunaan internet saat ini memang sudah dapat dinikmati oleh banyak orang namun pada daerah-daerah tertentu akses internet seringkali dirasakan sangat lambat apalagi untuk daerah yang belum menggunakan akses internet broadband yang berbasis teknologi Asymetric Digital Subscriber Line (ADSL), yang dapat memberikan paket layanan dari modem sampai BRAS (Broadband Remote Access Server)yang banyak disediakan oleh provider internet.

Bagi anda yang sering mengalami gangguan akses anda dapat mengunakan cara mempercepat koneksi Internet dengan tips trik sederhana berikut ini :

A. Menggubah setting bandwith Pada windows
Secara default OS windows membatasi bandwidth untuk koneksi internet sebanyak 20% dari total bandwidth, anda dapat memaksimalkan jatah bandwith untuk PC atau laptop yang anda gunakan agar akses internet anda dapat maksimal dengan tips sederhana ini :

1. Klik Tombol Start pada windows
2. Klik Run dan Ketik gpedit.msc dan klik OK
3. Pilih Administrative Templates dan Klik Network
4. Setelah terbuka klik QoS Packet scheduler
5. Pilih Limit Reservable Bandwidth dan ubah setting menjadi Enable
6. Ubah Bandwidth Limitnya menjadi 0 Klik Apply > OK
7. keluar dan Restart komputer

 

B. Setting DNS menggunakan OpenDNS.

1. Buka Control Panel
2. Pilih icon Network Connection
3. Klik Kanan Local Area Connection pilih Properties atau Wireless Network Connection jika anda menggunakan wireless untuk koneksi
4. Pilih Internet Protocol (TCP/IP) kemudian Klik Properties
5. Klik Use Following DNS Server
6. Isi Preferred DNS Server dengan angka : 208.67.222.222
7. Isi Alternate DNS Server dengan angka : 208.67.220.220
8. Kemudian Klik OK

C. Mengatur Buffer pada windows :

1. Klik tombol Start dan pilih Menu “Run”

2. Ketik “system.ini”

3. Setelah Terbuka tambahkan dibawah baris terakhir
page buffer=100000kbps load=100000kbps download=100000kbps save=100000kbps back=100000kbps

5. Hasilnya akan tampak seperti berikut ini.

; for 16-bit app support
[drivers]
wave=mmdrv.dll
timer=timer.drv
[mci]
[driver32]
[386enh]
woafont=dosapp.FON
EGA80WOA.FON=EGA80WOA.FON
EGA40WOA.FON=EGA40WOA.FON
CGA80WOA.FON=CGA80WOA.FON
CGA40WOA.FON=CGA40WOA.FON
page buffer=100000kbps load=100000kbps download=100000kbps save=100000kbps back=100000kbps

6. Save dan exit lalu resstart komputer anda

Penyederhanaan Parpol dan Demokrasi 4 September 2011

Hari-hari ini, usulan tentang penyederhanaan partai politik sudah mulai ramai diperdebatkan. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Theo L Sambuaga saat menutup Rakomas Legislator Partai Golkar, 6 Juni 2010, di Hotel The Ritz-Carlton, Jakarta, menegaskan bahwa penyederhanaan partai politik merupakan agenda mendesak untuk meningkatkan kinerja parlemen.

Pernyataan tersebut memperkuat komitmen Partai Golkar yang dalam rakomas tersebut diharapkan memelopori upaya penyederhanaan parpol dengan menaikkan angka parliamentary threshold (PT) menjadi lima persen. Penetapan itu secara alami bisa mengurangi jumlah parpol di Indonesia sehingga stabilitas politik dan pendewasaan demokrasi bisa ditata sejak dini. Gagasan ini tampaknya bisa terwujud mengingat Partai Demokrat, kekuatan politik terbesar di parlemen, saat ini telah memberikan isyarat dukungan.

Rencana itu sendiri telah mendapat tanggapan luas dari publik. Partai-partai kecil yang pada Pemilu 2009 gagal mencapai target 2,5 persen, sejak dini bereaksi menolak gagasan tersebut. Penyederhanaan parpol dianggap cermin dari arogansi parpol besar, terutama Partai Demokrat dan Partai Golkar. Beberapa akademisi juga menuduh gagasan itu adalah indikasi kepanikan parpol besar yang tidak siap berkompetisi. Bahkan, ada yangmengkhawatirkan bahwamenaikkan angka PT hingga lima persen berpotensi menghambat kebebasan politik dan mencederai demokrasi.

Benarkah?

Rasional

Penyederhanaan parpolmerupakan agenda rasionalisasi politik. Sejak Orde Baru tumbang, politik dan reformasi dilanda euforia yang luar biasa. Tapi, ternyata ini bukan berita gembira. Kebebasan politik dan reformasi yang semestinya menggaransi kemajuan dan kesejahteraan, dalam kenyataannya tidak terbukti. Pradjarto (2002) mencatat bahwa reformasi telah disalahtafsirkan. Di beberapa daerah di Jawa Tengah, misalnya, reformasi berarti seorang pemimpin bisa dipaksa lengser dengan kekuatan rakyat yang besar dan brutal meski kesalahannya belum bisa dibuktikan.

Studi Alfred Stepan (1978) tentang nasib megara-negara yang mengalami transisi politik di Amerika Latin tahun 1970-an memberikan sinyal bahwa kebebasan politik tanpa dilandasi kesadaran kritis justru memperr taruhkan demokrasi itu sendiri. Stepan mencatat bahwa 70 persen negara yang menghadapi transisi politik gagal menggapai demokrasi. Sebaliknya, negara-negara itu malah kembali ter-perangkap dalam jebakan otori-terisme karena kekuasaan memerlukan stabilitas dan eifisiensi.

Banyaknya parpol di negeri ini tidak otomatis merupakan cermin tingginya semangat berdemokrasi di kalangan elite politik. Kemudahan mendirikan parpol menstimulasi elite untuk berlomba memperebutkankekuasaan tanpa pertimbangan matang. Banyak parpol didirikan tanpa elaborasi ideologi yang jelas dan visi yang terukur serta aplikatif. Infrastruktur kelembagaan parpol dan basis konstituennya lemah sehingga gagal membangun kekuatan politik yang pantas diperhitungkan.

Sialnya, avonturisme elite ini mendapat dukungan dari rakyat yang belum lepas dari jebakan patronase politik. Di banyak daerah, pilihan politik rakyat sering didasarkan pada tampilan luar seperti isu agama, suku, dan entitas budaya. Ideologi dan isu yang menjadi basis pelembagaan politik sering masih menjadi faktor sekunder.

Jika demikian, penyederhanaan parpol menjadi agenda mendesak untuk mendorong lahirnya rasionalisasi politik. Intinya adalah bahwa kebebasan berpolitik bukanlah modal tunggal untuk meraih kekuasaan. Kebebasan politik juga harus dibangun atas kesadaran rasional bahwa dukungan publikhanya mungkin diberikan jika suatu kekuatan politik bisa memenuhi beberapa syarat berikut, yaitu (1) kemampuan untuk memetakan konstituen (party rooting); (2) adanya pengakuan dari publik (party legitimacy); (3) tersedianya aturan dan regulasi yang jelas (rule and regulation) dan kemampuan untuk bersaing (competitiveness) (Wicipto Setiadi, 2010).Pemenuhan keempat syarat itu dan disertai kemampuan finansial menjadi garansi penting bagi suatu kekuatan politik untuk mendapat dukungan publik. Parpol juga bisa menjalankan perannya secara maksimal dalam hal legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Pemberadaban
Demokrasi, kata Leslie (1962), bersenyawakan kebebasan (liberty), kesetaraan (equality), dan keadilan (justice). Ketiganya harus dikembangkan secara simultan dan berimbang sehingga demokrasi bisa tumbuh secara wajar.

Berdasarkan pengalaman negara-negara demokrasi maju, seperti Amerika Serikat (AS) dan Inggris, demokrasi hanya bisa tumbuh sehat jika ada aturan main. Demokrasi bukan berarti mendewakan kebebasan dan mengabaikan aturan main. Demokrasi kita tidak boleh lagi terperangkap dalam paham lirberai yang memandang kebebasan dan kebahagiaan individu adalah segala-galanya.Demokrasi harus tumbuh dari sikap hormat setiap pelakunya terhadap aturan main (rule of law) yang telah disepakati.

Menguatnya basis rasionalitas dalam berpolitik menempatkan demokrasi sebagai medium pemberadaban. Hal itu antara lain diukur dari kesadaran setiap pelaku politik untuk menyadari kapasitas diri dan menguatnya sportivitas sebagai spirit dasar berkompetisi. Dengan demikian, kalah dalam politik bukan berarti kehilangan segala-galanya sehingga harus dilawan dengan segala cara, termasuk menggunakan kekerasan. Sebaliknya,demokrasi menempatkan pihak yang menang bukan sebagai “raja” atau “ratu”, melainkan “pelayan” yang harus berlaku adil dengan menghindari tendensi dominasi dan diskriminasi.

Di samping itu, dambaan terhadap demokrasi hendaknya diintegrasikan dengan cita-cita kemerdekaan, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pada titik ini, kita sepakat dengan gagasan penyeder- hanaan parpol sebagai strategi untuk menjamin stabilitas politik dan pemerintahan sehingga bangsa ini bisa segera bangkit dari lembah kemiskinan dan keterbelakangan.

Presiden Pilihan Sejarah? 3 September 2011

Majalah Time dalam edisi The Most Important People in the Century tahun 1998 menulis bahwa ”sejarah politik abad ke-20 dapat ditulis sebagai otobiografi enam orang: Lenin, Stalin, Hitler, Mao Zedong, Franklin Roosevelt, dan Winston Churchill”.

Di persimpangan jalan sejarah yang krusial, nasib bangsa-bangsa sering terkait sangat erat dengan orang-orang tertentu. Individu-individu ini seolah dipilih oleh sejarah untuk mengemban suatu misi besar. Keputusan moral dan pilihan politik mereka untuk menjawab tantangan sejarah ini menentukan dan mengubah nasib bangsanya untuk selama-lamanya.

Afrika Selatan dan Mandela adalah contoh yang baik untuk era akhir abad ke-20. Runtuhnya rezim apartheid melontarkan Mandela ke tampuk pimpinan Afrika Selatan dan langsung menghadapkannya pada pilihan pelik, yakni mengikuti semangat membalas dendam atas ketidakmanusiawian rezim masa lalu terhadap warga kulit hitam atau rekonsiliasi yang sangat tidak populer. Mandela memilih rekonsiliasi.

Afrika Selatan yang dikhawatirkan akan banjir darah menyusul runtuhnya rezim kulit putih justru langsung masuk jalur cepat demokrasi dan martabatnya melambung dalam pergaulan antarbangsa sebagai negara beradab. Bahkan, tahun depan Afrika Selatan sudah mampu menjadi tuan rumah Piala Dunia. Contoh lain dengan skala dan kerumitan pilihan moral dan keputusan politik yang berbeda kita temukan sepanjang sejarah. Para pemimpin besar seperti Mandela sepenuhnya sadar bahwa, meminjam kalimat mantan Presiden Perancis Charles de Gaulle: to govern is to choose among disadvantages; minus malum; memilih di antara pilihan-pilihan yang sulit; memilih yang paling kurang buruk.

Sejarah memilih mereka untuk mengemban misi besar dan mereka menjawabnya dengan keputusan moral yang benar dan pilihan politik yang tepat dan, kadang, berani. Keberhasilan mereka membuat nama mereka selalu dikenang oleh bangsanya dan terukir dalam sejarah dunia. Mereka bukan lagi sekadar presiden, tetapi juga pemimpin besar.

Indonesia hari ini berada di persimpangan jalan sejarah yang sangat penting. Arah pertama akan membawa kita kembali ke republik masa lalu, sementara arah kedua mengantar kita kepada Indonesia masa depan; yang pertama jalan memutar kembali ke praktik sosial-politik yang korup dan yang kedua adalah jalan lurus menuju politik yang bersih serta tata kelola pemerintahan yang efisien dan akuntabel; jalan pertama menuju stagnasi sosial-politik dan keterpurukan, jalan kedua menuju Indonesia yang adil dan sejahtera serta bermartabat dalam pergaulan bangsa-bangsa.

Walaupun jalan mana yang seharusnya ditempuh tampak jelas, sama sekali tidak berarti mudah untuk menempuhnya. Realitas sosial-politik Indonesia hari ini berada di antara tarik-menarik antara kekuatan reformasi dan kekuatan reformasi tandingan. Adam Michnik, tokoh intelektual gerakan Solidarnosc (Solidarity) Polandia, membedakan antara kontrareformasi dan reformasi tandingan. Mereka yang kontrareformasi jelas-jelas anti atau menentang reformasi.

Tak banyak di Indonesia hari ini yang mendeklarasikan diri antireformasi. Mereka telah melakukan metamorfosis menjadi reformis, atau persisnya reformis tandingan. Reformis tandingan berkepentingan terhadap berlakunya business as usual. Mereka menggunakan bahasa reformasi, prosedur hukum, dan legislasi yang ada untuk memastikan bahwa kepentingan ekonomi, sosial, dan politik mereka tetap terjamin. Mereka ada di mana-mana dan dengan sangat aktif memengaruhi proses politik, legislasi, dan birokrasi.

Tarik ulur dalam masalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanya satu contoh dari berbagai reformasi tandingan yang sedang berlangsung di negeri ini. Oleh karena itulah memilih jalan lurus reformasi akan berbenturan dengan mereka dan mengandung risiko-risiko politik, hukum, dan birokrasi yang nyata.

Saatnya memilih bagi SBY

Apakah SBY telah dipilih oleh sejarah untuk mengemban misi besar menuntaskan reformasi dan selamanya meletakkan Indonesia pada jalur kesejahteraan dan kemajuan? Pertanyaan ini tak bisa dijawab apriori terhadap apa yang akan dilakukannya. Namun, SBY berada dalam posisi yang unik yang tidak pernah dimiliki oleh presiden Indonesia lainnya: terpilih dalam pemilu presiden langsung dengan suara mayoritas yang sangat signifikan, dukungan legislatif yang besar, terutama melalui dominasi Partai Demokrat di DPR, dan termin kedua sebagai presiden yang membuatnya tidak perlu memikirkan ”basa-basi” politik agar terpilih kembali.

Tidak berlebihan bila dikatakan nasib Indonesia dan SBY pada saat ini berpilin sangat erat. Keputusan moral dan pilihan politik SBY akan menentukan perjalanan sejarah Indonesia. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi yang tuntas menjadi syarat bagi Indonesia masa depan. Ini adalah tantangan sejarah.

Rakyat Indonesia dengan harap-harap cemas menunggu SBY untuk menjawab tantangan ini dengan keputusan moral dan pilihan politik yang tepat. Keputusan dan pilihan ini menentukan seberapa cepat Indonesia menuju ke masa depan yang adil, sejahtera, dan bermartabat.

Pada gilirannya pilihan ini juga akan menentukan warisan apa yang akan ditinggalkan SBY: apakah sekadar menjadi presiden biasa saja ataukah seorang pemimpin besar yang akan dikenang sepanjang masa oleh bangsanya dan dunia.

Kebijakan Ekonomi Indonesia Dan Tantangannya 3 September 2011

Situasi yang semula dihadapi Keynes adalah keadaan depresi di Eropa dan Amerika. Di sana pabrik-pabrik sudah ada, tenaga kerja yang ahli dan terampil ada, prasarana produksi seperti jalan dan jalur komunikasi ada, bank-bank juga ada namun semuanya macet karena kekurangan permintaan efektif. Maka, tindakan pemerintah untuk menambah Effective Demand, seperti yang disarankan oleh teori Keynes segera berhasil meningkatkan produksi tanpamenimbulkan inflasi.

Situasi demikian itu tidak boleh disamakan dengan situasi di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya. Produksi kita masih rendah, tidak karena kekurangan permintaan masyarakat (segi demand), melainkan karena kelemahan struktural (segi supply): kurang keahlian, kurang prasarana, kurang industri, dan sebagainya. Demikian pula sifat pengangguran berbeda. Pengangguran di Indonesia tidak pertama-tama bersifat “konjunktural” (karena kekurangan atau fluktuasi dalam permintaan efektit), melainkan struktural (karena memang kekurangan kesempatan kerja). Situasi demikian ini tidak bisa ditangani dengan cara “asal menambah permintaan efektit” saja. Sebab setiap tambahan permintaan efektif (entaih dari keuangan negara, dari ekspor, dari kredit luar negeri, atau dari ekspansi kredit bank) segera mengandung bahaya kenaikan harga, tidak karena permintaan itu begitu berlebihan, melainkan karena pertambahan produksi (output) tertinggal atau kalah cepat dengan pertambahan permintaan itu, jadi karena kendala-kendala di sektor produksi. Bila penyakitnya berbeda, obatnyapun harus berbeda.

Kebijakan ekonomi atau politik ekonomi (economic policy), yaitu cara-cara yang ditempuh atau tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah dengan maksud untuk mengatur kehidupan ekonomi nasional guna mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan yang mau dicapai telah ditetapkan oleh para wakil rakyat di MPR-DPR dan dituangkan dalam GBHN, yang dapat diringkas dalam “trilogi pembangunan“: kestabilan, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan.

Masalah konkret yang dihadapi dalam politik ekonomi ialah bahwa tujuan-tujuan tersebut belum tentu dapat dicapai bersama-sama. Sebab kerap kali usaha untuk mencapai tujuan yang satu terpaksa sedikit banyak harus mengorbankan tujuan yang lain. Misalnya, untuk menciptakan lapangan pekerjaan diperlukan investasi dalam jumlah yang besar. Tetapi investasibesar-besaran mudah menimbulkan inflasi dan memberatkan Neraca Pembayaran karena memperbesar impor. Demikian pula usaha menstabilkan harga beras sering bertolak belakang dengan usaha memajukan sektor pertanian dan pemerataan pendapatan bagi petani. Untuk menjawab tantangan itu memang diperlukan kebijaksanaan.

Liberalisasi Empat Sektor Pada Jasa Prioritas di ASEAN 3 September 2011

Perkembangan liberalisasi perdagangan jasa di ASEAN dapat dilihat dari komitmen anggota ASEAN untuk membuka sektor dan subsektor jasa dengan menghilangkan hambatan akses pasar dan menerapkan perlakuan nasional. Komitmen liberalisasi perdagangan jasa dilakukan dalam empat derajat liberalisasi yang berbeda-beda, yaitu:

• None, artinya terbuka penuh atau tidak ada hambatan dan pembatasan pada sektor jasa tersebut.
• Bound with limitations, artinya liberalisasi dengan pembatasan-pembatasan tertentu yang disebutkan dalam komitmen, di masa yang akan datang pembatasan ini dapat dibuka lebih lanjut.
• Unbound, artinya tidak ada komitmen, dikarenakan adanya aturan-aturan yang tidak sejalan dengan akses pasar atau perlakukan nasional.
• No commitment, tidak ada komitmen karena memang secara teknis tidak dimungkinkan.

Sementara itu, definisi sektor dan subsektor jasa dalam AFAS mengacu pada GATS/WTO (W/120) dan Central Product Classification (CPC). Definisi sektor dan subsektor pada keempat sektor jasa prioritas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ochiai, Ryo, 2006, menunjukkan bahwa komitmen liberalisasi baik akses pasar maupun perlakuan nasional atas empat sektor prioritas jasa, kecuali e-ASEAN, di ASEAN masih sangat rendah, kurang dari 10 persen dari total subsektor yang ada. Kesiapan industri domestik di empat sektor jasa prioritas untuk bersaing merupakan penyebab utama rendahnya tingkat komitmen tersebut. Selain itu, hambatan dalam perdagangan jasa tidak mudah untuk diindentifikasi dan dikuantifikasi, sebagaimana dilakukan di perdagangan barang, sehingga tidak mudah untuk melakukan analisis cost and benefit atas dibukanya suatu sektor jasa yang sangat dibutuhkan dalam pembuatan kebijakan liberalisasi jasa. Sebagai contoh, berbagai peraturan dan undang-undang, yang bersifat tidak diskriminatif terhadap perusahaan asing, dapat dikategorikan sebagai hambatan perdagangan jasa apabila peraturan tersebut menghambat lalu lintas tenaga kerja atau pendirian kantor cabang perusahaan jasa. Keharusan untuk menghilangkan hambatan tersebut dalam perundingan liberalisasi jasa akan berdampak pada keseluruhan kebijakan domestik di sektor jasa tersebut. Sebagai gambaran, pengukuran tingkat liberalisasi perdagangan jasa melalui metode indeksisasi tingkat hambatan perdagangan jasa dan kelemahannya.

Pada sektor jasa pariwisata, komitmen liberalisasi yang rendah dilakukan oleh hampir semua negara anggota ASEAN. Walaupun negara ASEAN dinilai memiliki keunggulan komparatif yang tinggi di sektor ini, rendahnya komitmen liberalisasi menunjukkan kurangnya kesadaran negara-negara anggota untuk menggali berbagai potensi pariwisata yang unik di negaranya.

Hal yang sama terjadi pada sektor jasa kesehatan, untuk sektor ini bahkan tidak ada negara ASEAN yang memiliki komitmen dalam AFAS. Dalam kaitannya dengan GATS ada tiga negara ASEAN yang mempunyai komitmen untuk medical, dental, private hospital and venetary services yakni Brunei, Malaysia dan Singapura. Kondisi ini mengindikasikan bahwa mayoritas negara ASEAN masih menilai ketersediaan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat merupakan faktor krusial yang masih perlu diatur dengan hati-hati oleh pemerintah dengan menjaga keseimbangan antara peranan pemerintah dan peranan swasta baik domestik maupun asing.

Di sektor jasa penerbangan, mayoritas komitmen negara ASEAN dalam sektor ini berkaitan dengan jasa transportasi udara yang meliputi jasa perbaikan dan perawatan pesawat, penjualan dan pemasaran jasa penerbangan dan jasa Computer Reservation System (CRS). Beberapa negara anggota telah mempunyai komitmen dibeberapa subsektor jasa penerbangan, namun dengan derajat komitmen yang rendah (unbound).

Pada sektor jasa e-ASEAN, komitmen liberalisasi yang diberikan relatif lebih luas, sebagian besar berkaitan dengan subsektor jasa telekomunikasi. Walaupun masih dengan batasan-batasan, tetapi hampir setengah subsektor dalam sektor ini telah memiliki komitmen liberalisasi dalam AFAS. Kondisi ini menggambarkan kesadaran akan pentingmya sektor ini bagi kemajuan perekonomian negara-negara ASEAN.

Dilihat dari mode of supply, hasil penelitian Ochiai, Ryo, 2006, menunjukkan bahwa komitmen liberalisasi paling rendah terdapat pada movement of individual service provider (Mode 4). Pada mode ini sebagian besar komitmen bersifat unbound atau sesuai dengan horizontal commitment. Komitmen yang rendah pada Mode 4 mengindikasikan sensitifnya masalah tenaga kerja di negara ASEAN.

Rendahnya komitmen liberalisasi di empat sektor jasa prioritas mengindikasikan bahwa peranan pemerintah masih cukup besar dalam perdagangan jasa empat sektor jasa prioritas di masing-masing negara ASEAN. Hal tersebut dilakukan mengingat dampak empat sektor jasa tersebut terhadap perekonomian domestik negara anggota, seperti penyerapan tenaga kerja dan penerimaan devisa (pariwisata), tingkat kesejahteraan seluruh masyarakat (kesehatan), ketersediaan infrastruktur dan kebanggaan nasional (penerbangan) dan penguasaan teknologi tinggi dan keamanan nasional (e-ASEAN).

Namun, hal tersebut tidak selalu mencerminkan kondisi di lapangan. Walaupun sebuah sektor atau subsektor jasa belum dinyatakan terbuka untuk penyedia jasa asing, tapi secara de facto proses liberalisasi telah terjadi karena adanya kebutuhan dari masyarakat ASEAN atas peningkatan jumlah dan kualitas pelayanan jasa prioritas seiring dengan kemajuan perekonomian ncgaranegara anggota ASEAN. Hal ini berarti rendahnya komitmen dalam
AFAS tidak secara otomatis dapat diartikan sebagai rendahnya tingkat integrasi perdagangan jasa di ASEAN.

Hambatan-hambatan perdagangan jasa sangat spesifik dan sangat bergantung pada subsektornya. Oleh karena itu, dalam subbab-subbab selanjutnya dibahas peluang dan tantangan masing-masing sektor jasa prioritas bagi ASEAN dan bagi Indonesia.

Konsep Dasar Pendapatan Devisa Nasional 3 September 2011

Keberhasilan perekonomian suatu negara dapat diukur melalui berbagaiindikator ekonomi antara lain dengan mengetahui pendapatan nasional, pendapatan per kapita, tingkat kesempatan kerja, tingkat harga umum, dan posisi neraca pembayaran suatu negara.

Pendapatan nasional dapat didefnisikan sebagai:
• Nilai barang dan jasa yang diproduksi masyarakat suatu negara dalam satu periode tertentu (satu tahun).
• Jumlah pengeluaran nasional untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan.
• Jumlah pendapatan yang diterima faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa.

Jika dilihat dari jumlah barang dan jasa yang dihasilkan, pendapatan nasional dapat dikelompokkan menjadi:

1. Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product)
Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP) yaitu nilai barang dan jasa yang diproduksi masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya satu tahun. GDP dihitung dengan menjumlahkan semua basil produksi barang dan jasa dari masyarakat yang tinggal di suatu negara, ditambah warga negara asing yang bekerja di negara tersebut. Selain PDB, kita mengenal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh masyarakat yang tinggal di suatu daerah (region).

2. Produk Nasional Bruto (Gross National Product)
Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP) yaitu seluruh nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara suatu negara tertentu di manapun berada dalam periode tertentu, biasanya satu tahun. PNB dapat dirumuskan sebagai berikut.

PNB = PUB – PFPN

Pendapatan Faktor Produksi Neto (PFPN) merupakan selisih antara pendapatan atau produk yang dihasilkan oleh masyarakat yang berada di luar negeri (FPLN) dan pendapatan atau produk yang dihasilkan oleh masyarakat asing di dalam negeri (FPDN). Umumnya, PFPN negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia bernilai negatif. Artinya, impor faktor produksi lebih besar dari pada ekspor faktor produksi. Oleh karena itu, di negara sedang berkembang nilai PNB lebih kecil dari pada nilai PDB.

3. Produk Nasional Neto (Net National Product)
Produk Nasional Neto (PNN) yaitu seluruh nilai produksi barang barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu biasanya sat tahun, setelah dikurangi penyusutan dan barang pengganti modal. PNN dapat dirumuskan sebagai berikut.

PNN = PNB — (Penyusutan + Barang pengganti modal)

Produk GNP menyebabkan barang modal yang ada menjadi habis, misalnya mesin menjadi habis karena digunakan. Jika sumber daya ini tidak digunakan untuk menggantikan barang modal yang ada, GNP tidak mungkin dipertahankan pada periode yang berlaku.